Kesempatan kerja saat pandemi Covid-19 akibat menyebarnya virus corona menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Jangan karena wabah ini, program pembangunan jadi berhenti. Lowongan / peluang kerja yang bagaimana? Yuk disimak.
Mengacu pada instruksi Presiden RI Joko Widodo mengenai percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT). Agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat serta membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah akibat pandemi Covid-19 virus Corona.
Baca juga:
* Cara Daftar Indriver, Sangat Mudah dan Cepat
Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakyat (PUPR), siap melaksanakan Program PKT/cash for work sesegera mungkin. Anggaran yang telah direncanakan untuk di 34 provinsi adalah sebesar Rp10,22 triliun.
Roda pembangunan jadi melambat sejak pandemi virus corona ini. Perputaran roda ekonomi jadi terhambat. Walau dalam lingkup kecil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mau membalikkan keadaan.
Beberapa program akan dipercepat. Antara lain; pembangunan sarana air bersih di kawasan kumuh, program bedah rumah. Juga program perbaikan saluran sekunder-tertier irigasi, dan seterusnya.
Sebagian harus tetap bekerja dalam situasi pandemi ini. Tidak semua orang harus tinggal di rumah. Namun tetap ya, Menteri Basuki ingatkan, program PKT tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan protokol Covid-19.
Basuki tegaskan, semuanya harus mengenakan masker dan menghindari kerumunan. Demikian diucapkannya dalam acara konferensi pers di Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta, Senin (13/4/2020) lalu.
“Program PKT dari Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan.” Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan.
“Prioritasnya pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.” Basuki membeberkan.
Program Padat Karya Tunai
Kebijakan Padat Karya Tunai itu diutamakan pada program antara lain :
- Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI),
- Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH),
- Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan,
- Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),
- Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),
- Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R),
- Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),
- Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Akan ada sekitar 530.796 tenaga kerja atau 26.524.525 hari orang kerja (HOK) yang akan terserap dalam seluruh program tersebut.
Prioritas Daerah Bukan Zona Merah
Prioritasnya memang pada provinsi/kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam zona merah dengan kategori kerentanan tinggi COVID-19.
Di daerah dengan tingkat kejangkitan tinggi, dikhawatirkan pekerja akan terpapar risiko yang lebih besar. Walaupun menjaga physical distancing dan mengenakan masker.
Salah satu yang ditekankan dalam proyek-proyek ini adalah aliran dana bagi para pekerja.
“Pada program ini mereka akan dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di daerah pedesaan. Di desa biasanya Kamisan atau Mingguan seperti di Tegal, Pekalongan, yang tenaga kerjanya dibayar tiap Kamis, ada juga yang hari Minggu,” Menteri Basuki menuturkan.
Lebih lanjut Menteri Basuki menyampaikan, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi tempat tinggal pekerja migran yang harus pulang ke Indonesia karena kehilangan pekerjaan di negeri rantau.
Setelah dipetakan asal-usul mereka, Program PKT ini akan dilakukan di daerah-daerah kantung buruh migran itu. “Jadi, setelah menjalani isolasi mandiri mereka bisa bekerja di Padat Karya yang sudah kita siapkan,” Menteri Basuki menambahkan.
Baca juga:
* Nomor Panggilan Darurat 112, Simpan di HP-mu!
Bedah Rumah dan Tempat Sampah
Dari sederet PKT itu, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) adalah item yang paling masif. Program ini akan digelar di 10 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Anggarannya Rp2,25 triliun.
Saat ini, sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah tahap disosialisasikan, bahkan di 224 lokasi yang lain di sembilan provinsi sudah dilakukan kegiatan konstruksi fisik seperti dilakukan di Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan NTT. Anggaran per lokasi sebesar Rp225 juta.
Program Pembuatan ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) mencakup 94 lokasi dan tersebar di 10 Balai Wilayah Sungai. Biayanya seluruhnya Rp38 miliar, atau rata-rata Rp400 juta per unit.
Langkah percepatan juga dilakukan dalam pemeliharaan rutin jalan raya dan jembatan. Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Bina Marga. Skala program padat karya tunai (PKT) di sini mencakup ruas jalan sepanjang 47.017 km.
Pekerjaan yang ditawarkan bukan gawe besar yang membutuhkan alat berat, melainkan pekerjaan manual seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, berem dan rambu. Anggarannya Rp518 miliar.
Ada pula program pemeliharaan rutin jembatan dengan menggunakan skema swadaya masyarakat. Volume pekerjaannya adalah jembatan dengan total panjang 496.080 meter, dengan anggaran Rp110 miliar.
Untuk kawasan permukiman, ada Padat Karya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar. Ada pula program pembuangan sampah berbasis 3-R (reduce, reuse, recycle) di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar.
Adapun program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi, dengan dana Rp1,120 triliun dan SANIMAS (Santasi Berbasis Masyarakat) pada 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.
Pada lingkup permukiman adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di 364 kelurahan, dengan anggaran Rp382 miliar. Di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya (bedah rumah) sebanyak 208.000 unit dengan anggaran Rp4,354 triliun.
Dalam program ini rumah warga yang tergolong tidak layak huni itu disulap, direnovasi, menjadi layak huni dengan menekankan aspek sanitasi, sirkulasi udara, keamanan konstruksi, dan keindahan.
Pada kasus lain, jika rumah warga kondisinya sangat parah, program ini membantu membangun ulang agar menjadi rumah layak huni. Targetnya 12.000 unit dengan anggaran Rp459 miliar yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Baca juga:
* Cara Mengurus Surat Pindah Domisili, Sekarang MUDAH Banget!
Target untuk PKT peningkatan kualitas dan membangun baru itu melampaui target semula, sebelum wabah Corona. Pandemi tak harus membuat semua roda pembangunan melambat.
Bagaimana menurutmu peluang / kesempatan kerja yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakyat (PUPR) di tengah wabah Virus Corona ini? Setuju?
Sumber:
https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kesempatan-kerja-di-tengah-badai-corona
Leave a Reply